Promkes Sebagai kebijakan Sosial

ABSTRACT

The social policy had and possibily remained to be main concern in health promotion. Healthy public policy is developed as a fundamental aspect in health promotion and that concludes from either from conceptual or empirical social policy. Social policy provide knowledge on how ‘conducting’ healthy public policy: how to develop policy in gaining health. This article assessed the contribution of social policy studies for health promotion studies either in providing information on healthy public policy development or in providing analysis on the possibility of health procedure. It contained outline of prominent characteristics of academic studies on social policies, focus and its perspectives, and suggestions so that they provided contributions on health promotion, especially on health public policy. ” ( Oedojo Soedirham )

Key words: health promotion, healthy public policy, social policy

Promosi kesehatan mengakui memusatkan perhatian kepada proses kebijakan sosial dan kebanyakan definisi promosi kesehatan menempatkan ide struktur sosial dan proses kebijakan sebagai pusat perhatiannya. Misalnya healthy public policy adalah satu dari lima sarana aksi promosi kesehatan untuk mencapai Health for AH by the Year 2000 bersama dengan creating supportive environments, strengthening community action, developing personal skills, dan reorienting health services. Untuk mempromosikan kesehatan secara efektif, kita perlu memahami, menganalisis, dan akhirnya mempengaruhi kebijakan sosial dan kebijakan kesehatan. Seharusnya kebijakan sosial mempunyai masukan yang besar terhadap promosi kesehatan, menerima promosi kesehatan dengan istilahnya sendiri. Tetapi, lebih daripada itu studi kebijakan sosial dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman kita tentang munculnya promosi kesehatan itu sendiri. Promosi kesehatan telah berkembang bersama dengan dan sebagai respon terhadap konteks sosial dan politik, khususnya pada akhir abad ke-20. Hal telah dijelaskan sebagai yang terletak di garis depan perubahan sosial dan kultural. Pengertian konteks sosial dan politik, di mana promosi kesehatan di dalamnya, selain memberikan refleksi penting kesadaran pribadi juga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap keterbatasan dan kemungkinan pengembangan healthy public policy. Promosi kesehatan sendiri merupakan topik minat para ahli analisis kebijakan sosial dan makin dipandang sebagai suatu arena kebijakan sosial. Antara kedua bidang studi ini terdapat area yang saling tumpang tindih.

Artikel ini mengkaji sumbangan studi kebijakan sosial yang dapat diberikan studi promosi kesehatan baik untuk penyedia informasi perngembangan healthy public policy maupun untuk analisis kemungkinan-kemungkinan bagi tatalaksana kesehatan. Artikel ini memuat garis besar ciri-ciri yang menonjol dari studi akademik kebijakan sosial, fokus dan perpektifnya, serta saran-saran bagaimana hal-hal tersebut dapat memberikan kontribusi kepada promosi kesehatan dan healthy public policy. Khususnya kebijakan penyalahgunaan narkotika dipakai untuk memberikan gambaran minat yang tumpang tindih antara promosi kesehatan dan kebijakan sosial. Sebelum menampilkan kebijakan sosial sebagai suatu disiplin atau bidang studi, akan diuraikan secara singkat sifat healthy public policy di dalam wacana promosi kesehatan.

‘   Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya 60115. Korespondensi: Oedojo Soedirham

Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Jl. Mulyorejo Kampus C Unair Surabaya – 60115

Healthy public policy

Mendefinisikan healthy public policy sebagai kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan dapat menjadi problematik karena adanya variasi dalam pemakaian istilah dan ambigu konsep yang melekat {inherent). Meskipun istilah ini relatif baru, namun ini merupakan turunan langsung dari gerakan kesehatan masyarakat yang lama’ maupun ‘baru’, dan berkaitan erat dengan perkembangan program-program Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dasar konseptual dari healthy public policy berasal dari resolusi WHO Assembly yang menyatakan bahwa kesehatan adalah tujuan sosial utama dari pemerintah, termasuk Health for All by the Year2000. Konferensi-konferensi dan pernyataan-pernyataan konsep setelah itu memberikan substansi kepada healthy public policy, sebagaimana konferensi WHO pada healthy public policyyang diadakan di Adelaide pada tahun 1988 dimana menghasilkan definisi berikut.

Healthy Public Policy is characterized by an explicit concern for health and equity in all areas of policy and by accountability for health impact

-Konsep ini mengantisipasi sebuah budaya baru kebijakan publik yang pluralistik dan tampaknya di luar struktur perencanaan administratif negara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan, menghimbau multi-sektor, multi-level, dan prakarsa partisipasi.

Perbedaan yang bermanfaat dibuat antara healthy public policy dan public health policy (kebijakan kesehatan masyarakat). Istilah yang terakhir menunjukkan kebijakan yang lebih sempit, biasanya ditujukan pada sistem perawatan orang sakit. Perbedaan tersebut merupakan hal yang penting. Healthy public policy dan sadar bahwa sendirinya bertujuan menjangkau di luar sistem pelayanan kesehatan dan perawatan yang lebih tradisional berdasarkan rumah sakit dan dokter. Definisi-definisi healthy public policy memasukkan visi kesehatan yang amat luas, melintas disiplin yang tradisional, organisasi, dan kelompok pemerintahan. Definisi-definisi tersebut berkenaan pada perhatian untuk memanipulasi lingkungan kebijakan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sehat, secara implisit mengakui bahwa lingkungan sosial adalah sebuah determinan yang penting dimana kesehatan.

Definisi dari Milio dalam Bunton dan Macdonald (2002) secara elegan menangkap hal tersebut dengan baik, menjelaskan healthy public policy sebagai “Ecological in perspective, multi-sectoral in scope, and participatory in strategy” Sebagai perspektif ekologis dan pada tingkat tertentu holistik, pendekatan seperti menegaskan untuk mengakui kompleksitas determinan kesehatan dan penyakit. Berbagai sektor masyarakat dipahami bekerja secara interdependensi dalam mengatur, meningkatkan, atau bahkan membahayakan kesehatan. Beberapa sektor pemerintah di luar kesehatan ikut terlibat dalam masalah kesehatan, misalnya pertanian, pendidikan, transportasi, energi, dan perumahan.

Lingkungan, mendapat perhatian lebih banyak dari para promoter kesehatan dan praktisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 1991 Peter Draper dalam Bunton dan Macdonald (2002) menganjurkan pendekatan ‘baru’ terhadap kesehatan masyarakat yaitu ‘green sensitive’ dan mengakui bahwa lingkungan yang dibuat orang di negara kaya dan miskin dengan buruknya mempengaruhi kesehatan penduduknya (De Leeuw, 1999; Gillies, 1998; Nutbeam, 1998; Swerissen and Crisp, 2004). ‘Inti’ kesehatan masyarakat yang dia tegaskan seharusnya berfokus pada lingkungan yang mengambil aspek fisik dan sosial ekonomi dari eksistensi yang ada yaitu ‘lingkungan secara keseluruhan.’ Kebijakan membangun lingkungan yang berkelanjutan dianggap sebagai suatu bagian penting dari generasi healthy public policy. Konferensi Promosi Kesehatan Internasional ketiga di Sundsvall, Swedia tahun 1991 berusaha menggabungkan fokus pada kesehatan, lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kolaborasi dan koordinasi diperlukan untuk membangkitkan aktivitas dengan rentang yang luas yang dibutuhkan untuk mempromosikan healthy public policy. Partisipasi juga merupakan ciri yang menonjol secara luas. Jika kolaborasi multisektor akan dicapai, maka sektor-sektor, kelompok, atau masyarakat yang berbeda diharuskan untuk waspada terhadap konsekuensi kesehatan dari tindakan mereka dan diharapkan mereka komit terhadap diri sendiri untuk berubah. Telah ada himbauan untukakuntabilitas publik yang lebih besar bagi kesehatan dan pengembangan kemitraan di dalam proses kebijakan. Slogan dan ungkapan yang mudah difahami seperti ‘intersectoral planning’, ‘community participation\’putting health on the agenda of policy makers’ menjadi sinonim dengan gerakan Health forAllbythe Year2000. Minat dari korporasi {corporate) dan bisnis, badan non­pemerintah, dan organisasi masyarakat semuanya dipertimbangkan karena potensinya untuk memelihara dan mempromosikan kesehatan penduduk. Mobilisasi untuk healthy public policy sering kali menantang dan melibatkan pemberian fasilitasi, pengadaan kemungkinan, dan pemberdayaan segmen-segman masyarakat. Pekerjaan seperti itu sering kali tampaknya kekurangan teori yang koheren atau sandaran bukti-dasar dan dapat menjadi area di mana banyak yang bisa ditawarkan oleh analisis kebijakan sosial. Pengertian bagaimana kelompok dan organisasi beraksi atas aspek-aspek dunia sehari-hari mereka dan mengubahnya merupakan pusat pemahaman terhadap proses pembangunan berwawasan kesehatan.

Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merujuk pada sekumpulan susunan dan strukturdihubungkan dengan kebijakan negara, yaitu mulai dari kebijakan ekonomi secara luas sampai ke area yang spesifik seperti pengawasan kejahatan. Kebijakan sosial lebih sering digunakan untuk merujuk kebijakan-kebijakan yang “integrative” yaitu mereka dirancang untuk mengikat atau membuat keselarasan dalam masyarakat. Meskipun biasanya dihubungkan dengan pemerintahan nasional dan lokal, kebijakan sosial dapat merupakan hasil prakarsa non-pemerintah atau outcome yang tidak diharapkan dari berbagai imperatif politik, sosial, dan organisasi. Kebijakan sosial juga merujuk pada satu bidang khusus studi akademik, dengan perhatian dan perspektifnya sendiri seperti yang dibahas dalam artikel ini. Studi kebijakan sosial sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan saat ini dalam lingkungan kebijakan sosial.

Dilihat sebagai sebuah disiplin atau bidang studi yang memasukkan sejumlah disiplin maka kebijakan sosial merupakan perkembangan baru. Kebijakan sosial tersebut muncul (bersama disiplin sekutunya: administrasi sosial) dalam merespons ekspansi welfare-state yang sebelumnya pernah terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, memberikan latarbelakang akademi terhadap munculnya pekerjaan pelayanan sosial. Subyek tersebut tumbuh dengan fokus intitusional yang berbeda, mempelajari sifat penyediaan layanan sosial yang tumbuh dengan cepatnya. Seperti kebanyakan masyarakat Barat atau Utara, di Inggris akhir PD II menandai era baru kesejahteraan yang dilakukan pemerintah pusat dan lokal, yang sedikit demi sedikit mengganti ketentuan abad ke-19 dan awal abad ke-20. Layanan sosial umum menjadi bagian integral dari kegiatan negara yang mencoba mengeliminasi apa yang disebut ‘five great areas ofwant’: kemiskinan, gelandangan, ketidakpedulian, penyakit, dan pengangguran. Pengenalan skema asuransi nasional, bantuan pada keluarga, bantuan nasional, layanan kesehatan nasional, pendidikan nasional, sistem kesejahteraan anak secara umum dikembangkan bersama dengan perumahan pemerintah lokal.

Studi kebijakan sosial merefleksikan perhatian tersebut. Marshall dalam Bunton dan Macdonald (2002) mendefinisikan kebijakan sosial menurut tujuan kesejahteraan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dia membedakannya dengan kebijakan ekonomi, yang kurang altruistik. Dikatakan bahwa kebijakan sosial memperhatikan pada intervensi kolektif untuk mepromosikan kesejahteraan individual dan sering kali menggunakan kekuatan politik untuk menggantikan atau memodifikasi pelaksanaan sistem ekonomi. Marshall membedakan tiga tujuan kebijakan sosial: eliminasi kemiskinan, pencarian kesamaan, dan memaksimalkan kesejahteraan. Studi kebijakan sosial secara erat berkaitan dengan reformasi pada semua sektor dan diberi julukan ‘the book keeping ofreform.’

Fokus kebijakan sosial lebih luas di mana kebijakan sosial tidak hanya perhatian terhadap analisis dan kritik institusi administratif serta proses dan efek dari kebijakan kesejahteraan pemerintah. Namun, kebijakan sosial juga tertarik pada struktur dan proses dalam masyarakat yang lebih luas, yang menciptakan distribusi sumber daya yang ada, mempunyai hubungan dengan kesejahteraan, dan selanjutnya mengatur institusi yang mengelola distribusi tersebut. Semua area kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kebijakan sosial, termasuk ‘the social purpose and conséquences of agriculture, économie, manpower, fiscal, physical development and social welfare policies.’ Memang jangkauan dari disiplin atau bidang studi ini tampak meluas, seiring dengan beberapa komentator yang memperkenalkan lebih banyak lagi area minat seperti komunikasi, konsumsi dan belanja, transport dan waktu luang. Struktur sosial kekerabatan yang lebih luas, kelompok sosial, struktur pekerjaan, struktur keuangan, dan banyak prinsip pengorganisasian lainnya dari masyarakat mempunyai pengaruh atas kesejahteraan dan kebijakan sosial. Seperti yang Marshall sarankan, kebijakan sosial dapat dilihat keberadaannya agar cocok dengan minat kepentingan keuangan melalui sistem politik daripada melihat kebijakan sosial sebagai upaya memodifikasi permainan kekuatan pasar. Sektor industri mempunyai pengaruh penting terhadap ketimpangan sosial. Negara dapat meresponnya dengan sejumlah cara. Gaji rendah, misalnya, secara konsisten bertanggung jawab terhadap kemiskinan yang bermakna. Kebijakan untuk menjawab ini dapat ditujukan pada perbaikan pendapatan dari para pekerja melalui insentif pajak atau tambahan pendapatan; pemerintah dapat juga mengembangkan kebijakan upah minimum. Negara dapat pula mencoba memengaruhi struktur industri itu sendiri. Pemerintah adalah pembeli yang penting untuk barang dan jasa (layanan) dan dapat memengaruhi pengembangan industri dengan sarana seperti peraturan tentang lokasi industri.

Struktur sosial dapat bertindak membatasi atau mendukung kebijakan sosial dalam memromosikan keadilan [equity). Kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, misalnya, dapat bertentangan dengan minat kelas yang mendasar yang tidak hanya menghambat usaha untuk mengenalkan distribusi sumber daya yang lebih adil, tetapi juga memengaruhi dan menghambat kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk melakukan hal itu. Kebijakan kesejahteraan tidak dapat didiskusikan terpisah dari kritik struktur sosial; tidak juga dari perhitungan konstruksi sosial dari kebijakan sosial. Ada kebutuhan untuk melihat kekuatan-kekuatan dan hubungan antar kekuasaan yang mendukung pembuatan kebijakan sosial. Maka kemudian kebijakan sosial mengkaji dasar pemikiran dan landasan tatanan prinsip yang mempengaruhi distribusi sumber daya, status, dan kekuasaan antara kelompok yang berbeda dan individu di masyarakat.

Contoh-contoh kebijakan sosial, dan kedudukannya dalam struktur sosial yang luas, dapat dilihat dalam analisis kebijakan kesehatan. Dikatakan bahwa kedudukan kesejahteraan kesehatan memromosikan minat kelas tertentu di dalam masyarakat kapitalis (Doyal, 1871; Navarro, 1976, 1986; Waitzkin, 1983). Minat lain yang kuat ikut mendominasi dalam pengembangan penyediaan kesehatan dan kesejahteraan lainnya, misalnya pengaruh kelompok profesional. Perkembangan baru dalam kebijakan kesehatan dapat menghambat dan menantang minat-minat tersebut. Kritik-kritik kekuasaan seperti itu telah mempengaruhi perkembangan promosi kesehatan dan kesehatan masyarakat baru (Ashton and Seymour, 1988). Hal tersebut juga memberikan rekomendasi untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan pada profesi.

Kedudukan negara sebagai salah satu badan utama pembentuk kebijakan menjadi fokus dari banyak diskusi di dalam kebijakan sosial. Sebagai satu regulator potensial dari struktur sosial, negara mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan mengatur serta memberikan keamanan dan perlindungan. Nasib dari kelompok khusus dapat dipengaruhi dari dua arah. Misalnya, dalam feminisme peran negara dapat menjadi ambivalen. Di satu pihak, negara dapat membantu perempuan untuk mengembangkan bentuk baru berdasarkan interdependensi di masyarakat dan tidak dalam struktur keluarga yang lebih represif. Hal tersebut dapat dimanifestasikan misalnya dalam bentuk prakarsa penitipan anak, asrama, pekerjaan, dan pendidikan bagi perempuan yang dapat memperkuat minat perempuan. Akan tetapi, pada saat yang sama, ketentuan negara mungkin mempunyai fungsi represif karena melayani kebutuhan kapitalis dengan cara yang lain. Kebijakan negara mempunyai potensi untuk mengatur kelompok sosial khusus atau bahkan memarjinalkan dan ‘menormalkan’ mereka.

Maka kebijakan sosial mempunyai rentang minat yang luas. Di satu pihak mengkaji nilai, prinsip-prinsip, dan dasar pemikiran yang menentukan distribusi sumber daya dan pembuatan kebijakan, di lain pihak juga tertarik pada dampak prinsip-prinsip hubungan sosial, perilaku, organisasi, profesi, dan kelas. Minat yang luas tersebut memerlukan dasar intelektual yang luas dan kebijakan sosial sebagai suatu bidang studi telah dikembangkan dan dibangkitkan dari satu rentang disiplin termasuk politik, ekonomi, sosiologi, dan sejarah.

Proses Kebijakan

Kebijakan sosial memusatkan perhatian pada proses pembuatan kebijakan. Pertanyaan bagaimana pengembangan kebijakan dapat dihasilkan dengan lebih efisien menjadi perhatian disiplin ini, demikian pula pada promosi kesehatan. Studi kebijakan merupakan bidang studi bersama di area ini. Kebijakan itu sendiri telah didefinisikan dengan baik oleh Blum dalam Bunton and Macdonald (2002):

Policy is a long-term, continuously used standing decision by which more specific proposals are judged for acceptability. It is characterized by behaviorai consistency and repetitiveness on the part of those who make it and those who abide by it.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan dibuat sepanjang waktu. Demikian pula, kebijakan dipahami sebagai sebuah jaring-jaring keputusan dan sebuah proses keputusan. Barangkali kita juga memahami kebijakan yang berbeda yang saling berkompetisi dan berinteraksi atau sistem pembuatan kebijakan. Analisis isi mencoba menggambarkan dan menerangkan asal mula dan pengembangan kebijakan-kebijakan khusus.

Analisis kebijakan juga berfokus pada tahapan melalui mana aksi kebijakan diterima, mencoba untuk mempertimbangkan pengaruh pada proses tersebut yang mungkin dapat berupa masyarakat, pemerintah, organisasi, ataupun individu. Setiap analisis proses kebijakan dapat dirinci menjadi bagian-bagian komponen. Tujuh tipologi yang disukai oleh beberapa penulis, merujuk pada isi kebijakan, proses kebijakan, output kebijakan, studi evaluasi, informasi pembuatan kebijakan, proses advokasi, dan advokasi kebijakan. Di dalam ketujuh tipologi ini, sebuah perbedaan dapat dibuat antara analisis kebijakan, yang memberikan pemahaman yang lebih akademik atau obyektif dari kebijakan (tiga yang pertama), dan satu yang memberikan analisis yang lebih komit bagi pengembangan kebijakan (tiga yang terakhir). Secara keseluruhan literatur tentang healthy public policy termasuk dalam kategori committed policy anaiysis.

Pemahaman proses Implementasi merupakan kunci untuk memahami setiap pengembangan kebijakan. Adopsi kebijakan khusus oleh kelompok atau subkultur yang berbeda akan tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dipahami, bagaimana mereka diperkenalkan, komitmen kelompok pada mereka, sumber daya lokal yang tersedia untuk membantu perkenalan mereka, dan rentang faktor sosio-ekonomi lainnya. Kebijakan-kebijakan dan strategi dapat dimodifikasi dan diubah, sering kali secara substantial, selama pengembangan. Dalam beberapa kasus adanya minat yang kuat dapat mempunyai efek menghambat atau mempermudah. Hal tersebut menjadi jelas bahwa pengenalan kebijakan yang dipahami hanya sebagai proses ‘top-down’ adalah sangat sedikit di promosi kesehatan. Pengembangan kebijakan dapat juga dihasilkan dari bawah: ‘bottom-up’ dan keberhasilan dapat tergantung pada kombinasi kedua pendekatan tersebut. Kunci implementasi healthy public policy adalah pengembangan mekanisme koordinasi untuk memfasilitasi keterlibatan multi-sektoral dan partisipasi masyarakat. Koordinasi kemungkinan didapat melalui pengadaan badan sentral atau organisasi atau, secara alternatif, dengan memungkinkan badan lokal bekerja untuk satu isu. Dalam setiap koordinasi akan terdapat pembuat kebijakan kunci dan pembagi sumber daya untuk diidentifikasi dan ‘stakeholder’ kunci yang akan memengaruhi arah dari koordinasi kebijakan. Analisis proses kebijakan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam membangun sebuah gambaran atau konteks kebijakan.

Perspektif dalam kebijakan sosial

Sementara perbedaan dalam perspektif selalu terlihat dalam kebijakan sosial, namun tampaknya hal tersebut telah ditekankan sejak akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, yang ditandai dengan banyaknya fermentasi teoritis. Sebagian perubahan ini adalah sebagai respons terhadap cepatnya perubahan lingkungan sosial.

Debat tentang ketepatan intervensi negara [state intervention) dapat dilihat kembali pada kebijakan sosial tahun 1960an. Beberapa mendukung ketentuan ‘universal’ kebijakan sosial sebagai dasar hak warganegara, sementara yang lain mengatakan hanya untuk intervensi ‘selective’ terbatas bagi yang membutuhkan. Konsensus dasar pada peran kunci intervensi negara mulai memudar sejak awal tahun 1970-an. Pertanyaan yang diajukan tentang hal paling mendasar dari mekanisme pelayanan sosial mencakup: Sejauh mana kebijakan kesejahteraan sosial berhasil? Siapa yang paling diuntungkan darinya? Minat siapa yang di layani? Apa yang telah mempengaruhi pelaksanaannya? Diskusi tersebut bertepatan dengan perubahan sosio-politik yang lebih luas dan apa yang telah dikatakan sebagai ‘crisis’ dalam kesejahteraan. Perubahan-perubahan ekonomi dan masalah dari pertengahan 1970an -inflasi, resesi, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah-telah memengaruhi banyak masyarakat Barat dan

Ami——————– Reluctant———— Fabian —————– Marxism
Collectivism Collectivism Socialism
Market   ————- — Political   ——— — Social—————– neo-
Liberals liberals Democrats Marxists
ANTI   Classical——————- neo…………………. – Marxisms PRO
STATE economic Mercantilism ‘its socialist STATE
Theory derivatives’
Residual   ———— — Institutional — ‘Normative’ or
‘Socialist’
Conservation — Positive     ———- — Social—————— Social —— – Radicalism
State Security Welfare
State State

Gambar 1. Tipologi ideologi welfare

Sumber: Bunton and Macdonald (2002; hal. 141)

memaksa pemikiran kembali ketentuan kesejahteraan dan dalam beberapa kasus merupakan serangan terhadap negara-kesejahteraan {welfare state). Di Inggris misalnya terdapat kemunduran secara diam-diam dari komitmen terhadap kesejahteraan pada awal tahun 1960an. Akibatnya pembelanjaan publik juga dikurangi.

Kebijakan neo-konservatif yang mendominasi agenda politik di Inggris dan AS, memberikan dukungan ideologis untuk mengurangi belanja negara dan mengenalkan usaha-usaha untuk mengurangi apa yang dianggap sebagai pelanggaran batas yang tidak perlu ke dalam pasar dan kehidupan individu. Pajak pendapatan dikurangi, pasar diregulasi, dan monopoli negara dihilangkan. Periode pemerintahan ‘neo-liberal’ telah dimulai yang melihat perubahan peran negara, ditandai dengan mundurnya negara dan promosi tentang kewirausahaan dan pasar.

George dan Wilding dalam Bunton dan Macdonald (2002) menjelaskan perbedaan ideologi kesejahteraan dalam kebijakan sosial. Sebelumnya, dikenal perbedaan ‘value positions’, namun posisi ini tidak pernah dipolakan ataupun relevansinya dibawa ke dalam studi. Analisis ideologi memperkenalkan ide bahwa kebijakan sosial adalah akibat dari konflik dan minat, dan penulis seperti George dan Wilding yang mengupas secara kritis model-model konsensus dari masyarakat yang ada sebelumnya di mana hal itu sering kali diasumsikan bahwa kebijakan dikembangkan secara rasional terhadap obyektif yang disetujui secara luas. Pendekatan terhadap kebijakan publik ini dapat disebut sebagai pendekatan ‘rational deductive’ dan/atau ‘incrementalist.’ Secara kontras, pendekatan-pendekatan politik Marxist, ekonomi, konflik, dan pluralistik diketengahkan untuk memberikan pemahaman proses kebijakan.

Keragaman posisi digambarkan sebagai suatu rangkaian kesatuan (continuum). Mulai dari yang benar-benar individualis pasar bebas pada satu ujung sampai yang benar-benar kolektivis yang mendukung ekonomi terpimpin di ujung yang lain. Yang lebih atau kurang liberal dan kolektivis sosialis yang mendukung welfare state terletak ditengah dari rangkaian kesatuan ini. Tiap kelompok ideologi menjelaskan sekumpulan harapan yang berbeda dari kewajiban atas negara maupun warganya di dalam pelaksanaan penyediaan kesejahteraan dan kebijakannya. Pemahaman keragaman tersebut adalah bagian dari pemahaman lingkungan kebijakan (Gambar 1).

Meskipun merupakan sketsa yang berguna, kita harus sadar bahwa ada perbedaan yang lebih tidak kelihatan bahkan di dalam berbagai posisi dalam rangkaian tersebut. Perbedaan yang berguna dibuat antara jenis intervensi negara, antara negara sebagai pembiaya penyediaan kesejahteraan, pemberi dan sebagai regulator. Perbedaan analitik ini membuat kategorisasi ideologis menjadi sebuah latihan yang potensial kompleks.

Beberapa ahli teori sosial menyarankan bahwa pergantian abad ke-21 dapat ditandai dengan yang lebih baru, modernitas yang lebih refleksif, di mana banyak aspek tradisional dan lazim dari kehidupan kita terhadap perubahan, negosiasi, dan pilihan. Seiring dengan makin cepatnya perubahan sosial dan teknologi, individu dihadapkan dengan kurangnya kepastian di banyakarea kehidupan mereka. Misalnya, kurangnya ikatan identitas tradisional berdasar pada hubungan produksi, seiring dengan pola pekerjaan yang kurang dapat diramal dan kurang stabil. Pengalaman hidup individu makin bertambah ditandai dengan risiko dan ketidakpastian. Analis seperti Ulrich Beck dalam Bunton dan Macdonald (2002) dan A. Gidden (1991) mengatakan bahwa kita sekarang hidup di dalam ‘risksociety’ di mana kita harus makin memikirkan, memilih, dan me n g konstruksi gaya hidup dan identitas kita. Sebuah elemen masyarakat risiko adalah ‘individualizing tendency.’ Di masa lalu, masalah sosial tertentu dialami sebagai masalah kolektif dan meminta solusi kolektif seperti pengangguran atau upah rendah, misalnya, yang mana gerakan buruh berjuang melawannya. Belakangan ini, risiko kehidupan, apakah itu pengangguran atau masalah perumahan, dialami sebagai subyektif dan hasil dari manajemen risiko personal yang tidak adekuat.

Sejak awal 1980-an terlihat peningkatan minat tentang bagaimana kemitraan publik-privat dan bentuk-bentuk yang berkaitan dari tata-pemerintahan (governance) memberikan kontribusi kepada proses kebijakan. Alternatif untuk memasarkan solusi kepada kesejahteraan, di satu pihak, dan penyediaan negara, di lain pihak, telah berubah makin condong ke tata-pemerintahan. Konsep tata-pemerintahan menyatakan berbagai masalah sehubungan dengan kegagalan yang disadari dari keduanya baik pemerintah maupun pasar. Ada panggilan untuk respons yang lebih fleksibel terhadap masalah kontemporer dan penjajaran (alignment) agenda dari sektor-sektor yang jelas bersaing (privat dan pemerintah) melalui negosiasi, projek jangka panjang konsensual yang mengkoordinasi kombinasi aktivitas banyak aktor dan saling bergantung. Terjadi pergeseran menuju komitmen untuk dialog dan pertukaran, penjajaran kemitraan ke dalam kisaran keputusan interdependen sebuah proses yang lebih dialogis daripada monologis, pluralistik daripada monolitik, heterarkik daripada hirarkik atau anarki k. Proses yang kompleks, refleksif melibatkan jejaring interpersonal, negosiasi interorganisasional, dan sistem kemudi yang intersistemik.

Keragaman pendekatan healthy public poiicy

Konflik

Pendekatan konflik atau politik ekonomi terhadap kebijakan kemungkinan mendukung solusi intervensi negara terhadap masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat. Model-model konflik menganggap bahwa pertentangan minat yang mendasar sebagai bagian yang diperlukan dari tatanan sosial. Teori konflik berkembang di sosiologi dan telah banyak memberikan sumbangan terhadap analisis kebijakan sosial. Hai itu telah banyak memberikan kontribusi pada sosiologi kesehatan dan kesakitan (sociology of health and illness) dan menyoroti pertentangan minat antara produser dan suplaier di satu fihak dan konsumer di fihak lain. Pembagian minat yang jelas ini yang paling disoroti secara jelas dalam hubungannya dengan pengembangan kebijakan pada narkotika. Kebanyakan masyarakat memformulasikan kebijakan penyalahgunaan narkotika yang terletak pada asumsi pertentangan minat yang mendasar antara produser dan konsumer. Secara khas, hal tersebut melibatkan beberapa obat psikoaktif yang dapat secara sah dipakai dan lainnya yang mungkin tidak, tanpa menjadi sasaran sanksi atau hukuman. Terdapat keragaman yang besar dalam hal narkotika yang ada dalam aturan kebijakan ini, meski di masyarakat Barat sekalipun. Bagaimanapun juga ada persetujuan di tingkat internasional, dicerminkan dengan usaha internasional untuk menekan penggunaan heroin sejak pergantian abad ke-20. Usaha-usaha sesudah itu dibuat untuk mempekenalkan mekanisme kontrol. Usaha-usaha dibuat secara nasional maupun internasional untuk mencegah produksi dan distribusi (atau ‘trafficking’). Langkah-langkah telah diambil misalnya menyita aset keuangan dari produser dan distributor (atau ‘dealef).

Maka, penyalahgunaan narkotika kelihatannya harus menyoroti satu area healthy public poiicy di mana minat yang tidak mau mengalah merupakan hambatan utama terhadap pengembangan kebijakan. Gerakan dan kerja sama konsumer dengan tujuan lebih dekat dengan para penasihat kesehatan masyarakat sering kali menghadapi kekuatan yang besar dari minat semacam itu. Namun, area konflik minat yang lain pun diidentifikasi. Ketimpangan mendasar dalam sumber daya dan kekuasaan di masyarakat akan berlanjut menghambat usaha untuk menyepakati target-target healthy public policy. Retorika healthy publicpolicy mungkin telah meremehkan konflikyang mendasari hal ini dan kesalahan ini dapat dibebankan pada idealisme yang ditemukan dalam pernyataan Health ForAII lainnya. Sementara pernyataan seperti itu dapat menawarkan titik awal yang positif untuk pengembangan kebijakan, namun terdapat bahaya daripada menutupi perbedaan dalam perspektif yang akan berimplikasi pada perbedaan isi kebijakan, proses, evaluasi, dan advokasi.

Beberapa area healthy public policy dapat secara tepat ditempatkan di dalam model kombatif atau ‘war-oriented’ daripada pembuatan kebijakan. Konflik struktural dapat begitu mendasar terhadap sistem sosial bahwasanya kapital akan hampir selalu berhadapan dengan minat negara dan atau masyarakat. Ketimpangan dalam sumber daya antara negara, kapital, dan masyarakat sipil (termasuk konsumer dan produser) mungkin sedemikian besarnya sehingga opsi kebijakan untuk kesehatan sangat terbatas. Lingkungan kebijakan sosial mungkin seperti itu sehingga alokasi sumber daya menghambat kelompok-kelompok untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Ketimpangan struktural misalnya adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dapat membentuk dan memengaruhi proses kebijakan. Karena hal tersebut kemungkinannya dapat meniadakan peranserta banyak orang dan kelompok, atau paling sedikit bias pada setiap masukan pada proses kebijakan. Dalam keadaan seperti itu, pengembangan healthy public policy mungkin lebih condong kepada pengembangan strategi coping dan mekanisme yang lebih baik, seperti lobi-lobi masyarakat yang lebih kuat. Konflik juga dapat ditimbulkan oleh oposisi antara kekuatan-kekuatan perubahan dan resistensi terhadap inovasi sosial sama dengan yang disebabkan oleh ketimpangan struktural dan ketidakseimbangan kekuasaan. Kebanyakan usaha promosi kesehatan dilengkapi teknik-teknik pengembangan untuk meningkatkan ‘strategi persuasif dan untuk melibatkan potensi pihak-pihak yang bekerja sama dalam perubahan kebijakan. Dari semua hal di atas, konflik dapat membuktikan sebagai bagian penting dari promosi kesehatan.

Konsensus

Pendekatan kombatif terhadap healthy public policy tentunya tidak umum. Untuk alasan teoritis dan empiris, sejumlah analis menekankan peran kooperasi dan kolaborasi. Kebanyakan kegiatan dalam healthy public policy menunjukkan potensi untuk melakukan usaha bersama. Telah dibuktikan bahwa gaya yang berbeda dan kultur dari kebijakan publik muncul di bidang kesehatan dan kepedulian sosial yang pendekatannya pluralistik dan melibatkan banyak aktor ketimbang sebelumnya. ‘Public’ makin berarti dibanding negara, dan perencanaan administratif makin banyak dari luar para profesional, pemerintah, atau perdagangan. Hal tersebut terlihat di perspektif kebijakan di Inggris yang disebut sebagai politik jalan tengah (‘Third Wa/).

Politik ‘Third Wa/ mencoba untuk membangun hubungan baru antara individu, masyarakat, dan negara dengan melibatkan kemitraan dan kerjasama. Pemikiran seperti itu berusaha membangkitkan budaya masyarakat dan mencari sinergi antara sektor publik dan privat untuk memberikan solusi kesehatan dan kesejahteraan dengan menggunakan dinamika pasar untuk kepentingan publik. Pendekatan seperti itu mengatakan bahwa sebuah strategi kebijakan yang tidak berlawanan dengan kepentingan kapital dan keadilan sosial adalah mungkin, dan bahwa pertentangan politik tradisional antara kiri dan kanan menjadi kurang relevan. Politik ‘Third Way mencari kerangka kerja untuk pembuatan kebijakan yang memperhitungkan perubahan-perubahan yang baru di dalam hubungan sosial dan mencoba untuk menyatukan kedua gaya lama, sosial demokratik disatu fihak dan pendekatan neo-liberalisme di lain pihak. Hal tersebut berasumsi bahwa kebijakan sosial dan ekonomi keduanya berhubungan secara intrinsik dan hal itu adalah mungkin untuk merespon secara positif terhadap perubahan cepat yang terjadi secara lokal dan global di dalam ‘mixed economy of weifare: Strategi Third Way adalah satu usaha untuk berhubungan dengan isu-isu pluralisme dan keragaman dan pola yang lebih baru dari ketimpangan yang ‘modern weifare’ mengalami kesulitan untuk mengakomodasi. Untuk melakukan hal itu maka didefinisi ulang hak dan kewajiban dari warga, negara, masyarakat, perusahaan pribadi, dan perwakilan lainnya.

Dalarri berbagai cara etos dari pendapat Piagam Ottawa tampaknya cocok dengan pemikiran kebijakan ‘Third Way.’ Piagam tersebut menghimbau keterlibatan dan kemitraan dalam mempromosikan kesehatan dan menyarankan cara-cara menggabungkan sektor publik dan privat untuk menambah kesehatan (health gain). Ada pekerjaan besar di area ini pada tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan yang lebih baru pada kebijakan promosi kesehatan seperti Deklarasi Jakarta tahun 1997 berlanjut menekankan pada determinan sosial dan kebijakan yang lebih luas dari kesehatan dan perlunya investasi di kesehatan dan solusi-solusi yang mendukung strategi tata-pemerintahan yang kompleks dan multisektor. Banyak prakarsa promosi kesehatan dapat dilihat sebagai prototipe bagi pengembangan kebijakan seperti itu.

Tugas kebijakan sosial dalam riset seperti itu adalah meneliti area potensi ‘mutual adjustment agar supaya memaksimalkan potensi pencegahan dalam healthy public policy. Hanya melalui eksplorasi yang menyeluruh jaring-jaring dari pembuatan keputusan, dan potensi yang didapat dan kehilangan untuk pihak yang berlainan, maka dapat ditemukan potensi bagi penyesuaian bersama. Maka, misalnya di dalam studi healthy public policy pada penyalahgunaan narkotika, terdapat perbedaan dalam perspektif. Mengadopsi konflik perspektif seutuhnya dapat menyebabkan pesimisme berlebihan dan kegagalan menggunakan sumberdaya kebijakan yang ada. Di lain pihak, asumsi naif dari konsensus dapat secara serius meremehkan halangan struktural bagi pengembangan kebijakan. Masing-masing pendekatan akan mendukung rentang khusus dari opsi kebijakan. Pendekatan konflik kemungkinannya mendukung intervensi negara untuk menyatakan isu-isu ketimpangan structural sedang pendekatan konsensus kemungkinannya menekankan lebih pada intervensi lokal. Jelasnya, tidak ada pendekatan terhadap pengembangan kebijakan tanpa keterbatasan dan konsekuensi yang tak diharapkan. Studi kebijakan sosial dan healthy pwb//cpo//cymelibatkan pengembangan kewaspadaan reflektif dari rentang perspektif kebijakan, di dalam studi akademik dan di dalam lingkungan kebijakan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kebijakan sosial telah, dan kemungkinannya tetap, menjadi pusat perhatian promosi kesehatan. Healthy public policy dikembangkan sebagai unsur fundamental promosi kesehatan dan ditarik dari kebijakan sosial baik itu secara konseptual maupun empirik. Kebijakan sosial memberikan pengetahuan bagaimana “melakukan” healthy public policy: bagaimana mengembangkan kebijakan untuk menambah kesehatan (health gain). Bidang kebijakan sosial dapat memberikan pengetahuan reflektif penting pada asalmula promosi kesehatan itu sendiri dan pada kemunculannya sebagai jenis yang lebih baru kebijakan kesehatan. Retorika healthy public policy berimplikasi pada cara baru dalam berpikir tentang kesehatan dan kebijakan pemerintah dan mengantisipasi lingkungan kebijakan baru dengan mekanisme baru untuk pengembangan kebijakan. Pendekatan-pendekatan seperti tersebut dapat dilihat sebagai setaraf sepadan dengan kebijakan pemerintahan “neo-iiberai” dan atau kepada yang lebih baru pemikiran “Third Way.” Pemahaman lingkungan kebijakan merupakan pusat bagi keduanya. Kebijakan sosial sebagai sebuah bidang studi telah mengalami perubahan yang besar dan perkembangan selama dasawarsa terakhir, merefleksikan perubahan sosial yang lebih luas.

Kebijakan sosial terdiri dari perspektif yang bermacam yang merefleksikan asumsi-asumsi yang berbeda tentang dunia sosial. Healthy public policy dapat dilihat kedalam perspektif yang berbeda ini. Kebijakan penyalahgunaan narkotika memberikan contoh keragaman tersebut, meskipun kebanyakan akan bekerja di dalam perspektif kesehatan masyarakat. Perspektif konflik dan konsensus dapat diidentifikasi di dalam literatur ini. Analisis perspektif tersebut memberikan pemahaman kompleksitas studi, juga aktual, lingkungan kebijakan sosial. Keragaman dalam perspektif adalah ciri menonjol kebijakan sosial dan healthy public policy.

Studi kebijakan sosial akan memberikan sumbangan besar pada promosi kesehatan. Hal tersebut akan terus memberikan pemahaman bagaimana ciri-ciri menonjol healthy public policy dalam lingkungan kebijakan saat ini; peran negara, penduduk, dan masyarakat dalam pengembangan kebijakan; proses dan kemungkinan pengembangan visi healthy public policy, jangkauan kerjasama lintas sektoral; jangkauan koordinasi healthy public policy, dan bagaimana “public good’ dapat direkonsiliasikan dengan minat individu dan minat lainnya dalam memelihara healthy public policy. Program-program di area studi berkaitan dengan pengembangan ke kebijakan sosial seperti juga pada healthy public policy, membawa kita untuk mempertimbangkan promosi kesehatan sebagai kebijakan sosial.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: